“STRATEGI OPTIMALISASI PENGELOLAAN KERJA SAMA RISET DAN INOVASI DAERAH: INOVASI DIGITALISASI UNTUK MENDORONG PELAKSANAAN FUNGSI KERJASAMA DAN KEMITRAAN MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN / KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM (KMS) RISET DAN INOVASI DAERAH DI BALITBANGDA/ BRIDA KABUPATEN MUARA ENIM”

LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong percepatan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan upaya  transformasi sistematis dalam memperkuat kerangka kebijakan, kelembagaan, serta pengembangan kapasitas aparatur negara untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis. Inovasi dalam sektor publik merupakan kebutuhan strategis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Provinsi Sumatera Selatan turut mengambil peran aktif dalam mendorong transformasi ini. Melalui berbagai kebijakan dan program strategis, provinsi ini telah menunjukkan komitmen dalam mendukung lahirnya inovasi berbasis data dan pengetahuan, baik dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, maupun tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah Provinsi juga secara aktif mendorong kabupaten/kota di wilayahnya untuk mengembangkan pendekatan inovatif sesuai karakteristik dan potensi lokal masing-masing.

Kabupaten Muara Enim sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan melakukan upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah dengan mengembangkan berbagai inisiatif inovasi yang didukung oleh regulasi yang memadai. Pemerintah Kabupaten Muara Enim menunjukkan keseriusan dalam membangun ekosistem inovasi dengan menetapkan peraturan bupati yang mendorong terciptanya inovasi di setiap perangkat daerah, melalui Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi Setiap Tahun.

GAMBARAN UMUM INOVASI DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Kabupaten Muara Enim melalui Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah (Balitbanginda) yang akan bertransformasi menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) telah berkomitmen mengembangkan kompetensi ASN untuk melakukan Inovasi sejak tahun 2017. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir Kabupaten Muara Enim belum memiliki sistem pendataan inovasi dan pelaporan kelitbangan yang dapat menjadi cikal bakal dari Sistem Manajemen Pengetahuan / Knowledge Management System (KMS). Kabupaten Muara Enim sangat fokus mengembangkan inovasi terutama yang diinisiasi oleh ASN dan OPD/ Kecamatan. Kesuksesan Kabupaten Muara Enim terkait dengan inovasi terbukti dengan mendapatkan penghargaan Innovative Goverment Award (IGA) tahun 2021 dan mendapatkan predikat Kabupaten Sangat Inovatif tahun 2024.

Sistem manajemen pengetahuan riset dan inovasi, termasuk konsep dan cara pelaksanaannya, sangat penting bagi instansi pemerintah untuk mengembangkan inovasi daerah yang berkelanjutan. Misalnya, inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), inovasi tata kelola pemerintahan yang diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan inovasi administrasi publik yang diinisiasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Pemahaman tentang konsep-konsep ini dapat memberikan motivasi dan pengetahuan yang diperlukan bagi pemerintah daerah untuk menciptakan solusi inovatif. Namun, saat ini di Kabupaten Muara Enim belum ada model Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management System) yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan inovasi daerah secara berkelanjutan.

Inovasi berbasis bukti/ evidence adalah konsep pendekatan yang mengutamakan penggunaan data dan hasil penelitian dalam pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan publik dengan memanfaatkan informasi yang dapat diandalkan sebagai dasar tindakan yang diambil. Dengan mengedepankan bukti ilmiah, inovasi ini membantu para pembuat kebijakan merumuskan strategi yang lebih rasional dan sistematis, sehingga kebijakan yang diimplementasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip kebijakan berbasis bukti yang terbukti mampu meningkatkan kualitas keputusan pemerintah, mengurangi risiko kesalahan, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil responsif terhadap tantangan sosial dan ekonomi. Selain itu, dengan konsep berbagi data penelitian, pengembangan, kajian dan penerapan ilmu pengetahuan (litbang jirap) sangat penting untuk mendukung inovasi berbasis bukti dalam meningkatkan pelayanan publik.

Dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan untuk kelitbangan dan kajian penerapan serta Inovasi Daerah, data tersebut dapat dikumpulkan secara terpusat, diorganisir dengan baik, dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan terkait. Hal ini akan memudahkan pertukaran pengetahuan, kolaborasi, dan pembelajaran dari pengalaman inovatif yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan adanya sistem ini, Kabupaten Muara Enim dapat mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan bukti nyata, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta membangkitkan budaya inovasi yang berkelanjutan di daerah ini.

Data ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efisiensi pelayanan, dan mendorong kolaborasi antar sektor. Untuk mewujudkannya, diperlukan kebijakan strategis seperti keterbukaan data sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat, serta pengelolaan pengetahuan terintegrasi yang mendukung amanah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Muara Enim saat ini memiliki Sistem Informasi Inovasi Daerah Kabupaten Muara Enim (Sinome) yang dapat diakses di https://www.indeksinovasi-muaraenimkab. com. Sistem ini telah dikembangkan untuk mendukung pengelolaan dan penyebaran informasi dan sarana berbagi pengetahuan dan informasi terkait pelaksanaan inovasi di Kabupaten Muara Enim. Namun, pengembangan lebih lanjut masih diperlukan dengan menambahkan fitur dan modul baru yang terkait dengan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan kajian penerapan ilmu pengetahuan (litbang jirap) di Kabupaten Muara Enim.

Dengan demikian, pengembangan lebih lanjut dari Sinome akan mencakup penambahan fitur dan modul yang mendukung pelaksanaan litbang jirap, sehingga dapat memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan mendorong kolaborasi antar Stakeholder. Hal ini akan memperkuat fondasi pengetahuan yang diperlukan untuk membangun pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif di Kabupaten Muara Enim.

URGENSI PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN RISET / LITBANGJIRAP DAN INOVASI DAERAH DIKABUPATEN MUARA ENIM

Dalam menghadapi tantangan pembangunan dan persaingan global, penting bagi Kabupaten Muara Enim dengan memanfaatkan potensi inovatif yang dimilikinya perlu dibangun Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan untuk kelitbangan dan kajian penerapan serta Inovasi Daerah, sebagai basis data yang dikumpulkan secara terpusat, diorganisir dengan baik, dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan terkait.

Hal ini akan memudahkan pertukaran pengetahuan, kolaborasi, dan pembelajaran dari pengalaman inovatif yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan adanya sistem ini, Kabupaten Muara Enim dapat mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan bukti nyata, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta membangkitkan budaya inovasi yang berkelanjutan di daerah ini.

Komitmen pemerintahan baru Prabowo-Gibran dalam visi "Bersama Menuju Indonesia Emas 2045" menegaskan pentingnya digitalisasi dan penguatan riset sebagai tulang punggung transformasi birokrasi dan pembangunan nasional. Salah satu langkah strategis adalah memastikan efisiensi dan integritas birokrasi melalui digitalisasi berbasis satu data terpadu, yang akan memperkuat sistem manajemen ASN dan mendorong akuntabilitas layanan publik.

Digitalisasi tidak hanya menjadi alat bantu administratif, tetapi juga strategi pembangunan lintas sektor. Program prioritas Prabowo-Gibran menunjukkan arah transformasi digital yang luas, mulai dari ekonomi digital, digital farming, digitalisasi UMKM, literasi digital, hingga pemerintahan berbasis digitalisasi. Pembangunan infrastruktur digital dan konektivitas di seluruh kabupaten/kota juga menjadi pondasi untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif, efisien, dan transparan.

Peran data dan informasi di dalam organisasi pemerintah sangatlah signifikan, dan juga kepemilikan atas data dan informasi tidak hanya berpengaruh pada posisi dan mobilitas vertikal, tetapi seringkali juga memiliki nilai material yang bisa diperjualbelikan. Karenanya dapat diidentifikasi permasalahan terkait pengelolaan data antara lain

1. Data dibawa oleh para pegawai yang mutasi ke perangkat daerah lain;
2. hilangnya pengetahuan yang berharga;
3. terjadinya pengulangan proses.             
4. belum tersedianya tempat pertukaran data dan informasi, berbagi pengetahuan inovasi daerah.

Pengetahuan mengenai inovasi—baik dari sisi konsep, praktik pelaksanaan, maupun dampaknya—menjadi krusial bagi instansi pemerintah, khususnya di tingkat daerah, untuk membangun inovasi yang berkelanjutan. Berbagai inisiatif inovatif telah diperkenalkan oleh kementerian dan lembaga nasional, seperti inovasi pelayanan publik dari Kementerian PAN-RB, inovasi sosial dan tata kelola dari Kementerian Dalam Negeri, hingga inovasi administrasi publik oleh Lembaga Administrasi Negara. Namun demikian, pengetahuan inovatif selama ini masih bersifat eksklusif dan cenderung terpusat pada kepentingan kompetisi inovasi antar-instansi, sehingga belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai basis pembelajaran dan pengambilan kebijakan di daerah untuk mendorong transformasi pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.  

Kabupaten Muara Enim menyadari pentingnya pengelolaan pengetahuan inovasi secara sistematis dan inklusif. Berbagi data dan informasi hasil penelitian, pengembangan, serta kajian litbang jirap menjadi langkah strategis untuk memperkuat inovasi berbasis bukti. Data ini tidak hanya bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, mendorong efisiensi sumber daya, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengembangkan Sistem Manajemen Pengetahuan Inovasi Daerah (IKMS) Terintegrasi, yang bertujuan untuk merampingkan proses pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran data terkait litbang, inovasi, dan kemitraan/ kerja sama daerah secara digital dan terstruktur.

Pengembangan Sistem Manajemen Pengetahuan Inovasi Daerah (IKMS) Terintegrasi di Kabupaten Muara Enim akan membantu membangun budaya inovasi yang berkelanjutan di daerah ini. Beberapa manfaat dari sistem ini dalam memperkuat budaya inovasi adalah sebagai berikut:

• Pengakuan dan Penghargaan: Sistem ini akan memungkinkan pengakuan dan penghargaan terhadap inovasi yang berhasil. Melalui penyimpanan data inovasi, inisiatif-inisiatif yang sukses dapat diidentifikasi dan diakui secara formal, mendorong motivasi dan semangat inovasi di kalangan pemangku kepentingan.
• Pembelajaran dan Pertukaran Pengetahuan: Dengan sistem ini, para pemangku kepentingan akan dapat mempelajari praktik terbaik dan pelajaran yang diperoleh dari inisiatif-inisiatif inovatif sebelumnya. Mereka dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keahlian mereka, yang akan membuka peluang kolaborasi dan peningkatan kualitas inovasi di masa depan.
• Keputusan Berbasis Bukti: Dengan akses mudah ke data inovasi, pengambilan keputusan akan didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Informasi tentang keberhasilan, kegagalan, dan tantangan yang dihadapi dalam proyek inovatif sebelumnya akan membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan berkurangnya risiko.
• Kolaborasi Antar Stakeholder: Sistem ini akan memfasilitasi kolaborasi antara pemangku kepentingan terkait inovasi dan riset/ litbangjirap, seperti pemerintah daerah, industri, perguruan tinggi, dan masyarakat. Mereka dapat berinteraksi, berbagi ide, dan mengembangkan solusi bersama untuk menjawab tantangan dan menghasilkan solusi inovatif bagi Kabupaten Muara Enim.

Pengembangan Sistem Manajemen Pengetahuan untuk litbang, jirap, dan inovasi (Knowledge Management System/KMS) di Kabupaten Muara Enim dilandasi oleh kebutuhan untuk memperkuat pengelolaan pengetahuan dan meningkatkan efektivitas tata kelola inovasi daerah. Tujuan umum dari sistem ini dirumuskan untuk menjawab berbagai tantangan dalam dokumentasi, pemanfaatan, dan diseminasi hasil-hasil litbang dan inovasi, sekaligus mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan serta mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Secara khusus tujuan dari Pengembangan Sistem Manajemen Pengetahuan untuk litbang, jirap, dan inovasi (Knowledge Management System/KMS) di Kabupaten Muara Enim ini adalah:

1. Membangun repositori sentral yang memuat data litbang jirap dan inovasi di Kabupaten Muara Enim selama kurun waktu tiga tahun terakhir.
2. Meningkatkan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara pemangku kepentingan litbang jirap dan inovasi.
3. Mempermudah akses terhadap data litbang jirap dan inovasi yang ada untuk tujuan analisis dan evaluasi.
4. Mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dan alokasi sumber daya yang efektif.
5. Membangun budaya inovasi dengan mengakui dan mempromosikan keberhasilan inisiatif-inisiatif inovatif.

Pengembangan sistem ini mencakup seluruh proses dan komponen yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan platform KMS secara terintegrasi. Meliputi pengumpulan data, penyimpanan dan pengorganisasian informasi, pemulihan data melalui antarmuka pencarian, penyediaan alat kolaborasi, analisis dan pelaporan, hingga pelatihan dan dukungan teknis. Seluruh proses ini dirancang untuk menjamin keberlanjutan sistem, kemudahan akses informasi, serta akurasi dan keamanan data yang dikelola.

Sistem Manajemen Pengetahuan untuk litbang, jirap, dan inovasi ini tidak hanya menghimpun basis data berbentuk laporan hasil kajian konseptual, tetapi juga mengembangkan purwarupa sistem terintegrasi yang mendukung pengelolaan pengetahuan litbang dan inovasi di Kabupaten Muara Enim, adalah purwarupa peningkatan sistem aplikasi yang sudah ada sebelumnya  yaitu Sistem Inovasi Daerah Muara Enim (Sinome).

`Penerima manfaat utama dengan dikembangkannya sistem ini adalah Kepala Daerah sebagai bahan perumusan kebijakan Pengembangan Sistem Manajemen Pengetahuan Riset dan Inovasi Daerah dan juga penerima manfaat tambahan antara lain DPRD, Dinas/ Badan yang memiliki peran dalam pengembangan Riset dan Inovasi Daerah.

Dalam merancang sistem ini menggunakan pendekatan analisis kebutuhan sistem (system requirement analysis) yang meliputi identifikasi aktor pengguna, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta pemetaan proses bisnis yang akan didukung oleh sistem.

Diharapkan dengan pendekatan analisis yang menyeluruh ini, sistem yang dikembangkan diharapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan pengguna, dapat mendukung proses riset dan inovasi secara efektif, dan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

by : Ester Claudya Damayanti, ST., M.Eng